|SR|Pangandaran|
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, H.M.M meninjau langsung lokasi pembangunan relokasi pemukiman bagi warga eks Pasar Wisata (PW). Peninjauan itu dilakukan bersama sejumlah pihak terkait untuk memastikan kondisi lapangan serta kesiapan pembangunan di lokasi tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Asep didampingi Kepala Desa Sukahurip, beserta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial (Dinsos), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Menurut Asep, pembangunan rumah relokasi dilakukan dengan sistem bantuan yang diberikan langsung kepada penerima manfaat. Selanjutnya, proses pembangunan rumah dapat dilakukan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat atau secara Mandiri oleh penerima bantuan.
Hari ini Saya bersama Kades Sukahurip, Dinas PU, Dinsos, BPBD, dan juga KSM akan melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan terkait pembangunan relokasi permukiman dari wilayah PW(Pasar Wisata),” kata Asep saat tengah meninjau lokasi tersebut Rabu (11/3/2026).
Ia mengungkapkan, kondisi tanah di kawasan tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki potensi longsor yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan karakteristik tanah yang didominasi tanah merah dan batu lempung.
Wilayah ini memang tanahnya tanah merah dan berbatu lempung, sehingga tingkat potensi longsornya cukup tinggi. Karena itu perlu langkah-langkah antisipasi,”ujarnya.
Asep pun menilai perlu dilakukan pembangunan terasering di bagian belakang kawasan permukiman untuk memperkuat struktur tanah. Selain itu, sistem drainase juga harus dirancang dengan baik agar aliran air tidak langsung mengarah ke bawah dan memicu longsor.
Minimal perlu dilakukan terasering sekitar enam meter lagi. Kemudian saluran air juga harus disiapkan dengan baik di setiap kelompok bangunan, termasuk saluran dari atas bukit agar air bisa langsung dialirkan,”jelasnya.
Selain persoalan teknis lahan, Asep juga menyoroti pentingnya penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang lengkap, termasuk site plan kawasan.
Ia juga menekankan perlunya pembangunan fasilitas pendukung seperti MCK, akses jalan, serta jaringan listrik dan lainnya bagi warga yang nantinya akan menempati kawasan relokasi tersebut.
Karena Saya melihat fasilitas MCK belum terlihat di lokasi ini. Nanti perlu dihitung dan direncanakan bersama. Mudah-mudahan bisa dianggarkan, kalau memungkinkan di perubahan anggaran, atau paling tidak pada tahun 2027,” katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Desa untuk menyampaikan informasi kepada Masyarakat terkait rencana pembangunan akses jalan agar kendaraan besar seperti truk dapat masuk ke kawasan tersebut.
Menurutnya, kesiapan infrastruktur dasar seperti jalan dan jaringan listrik sangat penting agar kawasan relokasi ini dapat dihuni dengan layak oleh Masyarakat.
Jalan harus disiapkan agar kendaraan besar bisa masuk, dan jaringan listrik juga harus segera dipersiapkan,”pungkasnya.
Penulis (Y2)
