|SR|Pangandaran|
Di tengah gencarnya kampanye Gubernur Jawa Barat, KDM, dalam memperkuat sistem pendidikan dan meringankan beban administrasi guru, justru terungkap potret buram pengelolaan pendidikan di lapangan. Salah satunya terjadi di Kota Banjar, yang kini menjadi sorotan tajam akibat dugaan kelalaian dan penyimpangan birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan setempat.
Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Guru Honor Negeri (FKGHN) Jawa Barat, Ginanjar Wijaya Sastra, dalam rilis resminya kepada awak media pada Minggu (10/8/2025), mengungkap adanya indikasi kuat ketidaksesuaian antara arahan gubernur dan praktik di lapangan. Ia menuding seorang oknum Operator Kota di lingkup Dinas Pendidikan Kota Banjar bekerja secara serampangan, tanpa mengindahkan prosedur operasional standar (SOP), bahkan terkesan bekerja atas dasar selera pribadi.
“Sudah berulang kali guru atau operator sekolah mendatangi dinas hanya untuk menyelesaikan hal krusial seperti aproval kelulusan siswa hingga mutasi PTK guru, namun selalu terbentur ketidaktertiban sistem dan ulah oknum yang tidak profesional. Ini jelas menghambat kelancaran tahun ajaran baru,” tegas Ginanjar.
Ia juga membeberkan kasus konkret di mana seorang guru baru yang seharusnya tercatat sebagai tenaga pendidik malah dimasukkan sebagai Tenaga Administrasi Sekolah di sistem Dapodik. Kekeliruan ini, menurutnya, bukan hanya kesalahan teknis biasa, tapi bentuk ketidakseriusan dalam tata kelola data pendidikan yang berdampak langsung pada efektivitas kegiatan belajar mengajar.
Lebih jauh, Ginanjar menyayangkan masih adanya data guru yang telah dinyatakan tidak aktif oleh sekolah, namun tetap dipertahankan dalam sistem Dapodik. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: ada kepentingan siapa di balik pemeliharaan data usang tersebut?
“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini bentuk nyata dari sistem yang amburadul. Ironisnya, semua ini terjadi saat Gubernur KDM sedang gencar-gencarnya mempromosikan digitalisasi dan efisiensi pendidikan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan ini di tingkat kota?” tandasnya.
Potret semrawut ini memperlihatkan jurang yang lebar antara wacana besar di level provinsi dan realitas di level kota/kabupaten. Bila dibiarkan, ketimpangan ini berpotensi menjadi bom waktu yang menggerogoti akar sistem pendidikan Jawa Barat, bukan hanya mencoreng kredibilitas dinas pendidikan lokal, tapi juga mengancam capaian visi besar Gubernur KDM.
Penulis (Iyut.k)
