|SR|Kuningan|
Bantuan Keuangan Infrastruktur (IP) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini merupakan dana hibah khusus yang diberikan guna percepatan pembangunan di Pedesaan. Yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, saat ini bakal dikerjakan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Suharto, S. Farm, Apt. mengenai alokasi dan kebijakan program tersebut dan disalurkan secara spesifik untuk membiayai sarana dan prasarana Publik, seperti pembangunan atau perbaikan jalan Desa, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, masih ter anggarkan. Namun dalam pelaksanaanya dikerjakan oleh Pemprov.
“Bantuan keuangan infrastruktur Provinsi untuk Desa tahun 2026, tetap ada. Hanya mekanisme pekerjaannya tidak dikerjakan oleh Pemerintah Desa seperti dulu. Rencana sekarang dikerjakan oleh Pemprov, dengan sistem padat karya,”terang Toto, di kediamannya, Jumat (15/5).
Dikatakan oleh politikus senior asal Kabupaten Kuningan dari Partai PAN ini, untuk dapat salur nya bantuan ini, Pemerintah Desa harus melengkapi syarat penginputan di Sistem Infomasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta kelengkapan proposal pekerjaan.
“Jika syaratnya tidak lengkap, maka program bakal terkendala. Namun, jika persyaratannya terpenuhi. Saya sebagai Putra Daerah Kabupaten Kuningan, bakal mengawal,”ucapnya.
Ditekankan Anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jawa Barat ini, sangat penting adanya keterwakilan politisi asal Kabupaten Kuningan di Lembaga Legislatif DPRD Provinsi maupun DPR Pusat untuk mengawal program, sehingga program pembangunan bisa benar-benar teralokasi dan terealisasi.
“Kami di Legislatif Provinsi berupaya mendorong dalam pengusulan dan pengalokasian anggaran pembangunan bagi Kabupaten Kuningan,”ujar Legislator yang ikut kontestasi dari Daerah pemilihan (Dapil) Jabar X ini berkomitmen mengawal setiap program pembangunan yang menjadi usulan dari wilayah Dapil nya tersebut.
Penulis (Baim)
