|SR|Pangandaran|
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi Partai Gerindra, Supratman, S.IP, menyerap sejumlah aspirasi Masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di salah satu resto di Jalan Bulaklaut, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Rabu, tanggal (11/11/2026).
Dalam Reses Daerah Pemilihan (Dapil) Pangandaran 3 yang meliputi Kecamatan Pangandaran dan Kalipucang tersebut, Warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari pembangunan dan normalisasi drainase, penataan parkir bus Wisata, hingga kejelasan administrasi Warga yang menempati kawasan Tanah Negara (TN).
Supratman mengatakan bahwa persoalan drainase menjadi salah satu perhatian Masyarakat, khususnya di kawasan Pasar Wisata dan wilayah Kota Wisata Badia. Saluran yang tersumbat dinilai sangat menghambat aliran air dan berpotensi menyebabkan banjir.
Selain itu, Masyarakat berharap Pemerintah Daerah menata parkir bus Wisata dengan mengarahkan kendaraan ke kawasan Pasar Wisata.
Sehingga Wisatawan nantinya dapat melanjutkan perjalanan menuju hotel dengan menggunakan transportasi lokal, seperti becak. Harapannya, bus Wisata diarahkan ke parkir di Pasar Wisata.
Wisatawan bisa menggunakan jasa becak untuk menuju hotel sehingga memberikan dampak ekonomi bagi Masyarakat dan menghidupkan kembali kawasan Pasar Wisata,”ujar Supratman.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan Warga yang tinggal di kawasan tanah Negara di Desa Pananjung. Mereka berharap memperoleh kejelasan administrasi Pemerintahan, termasuk kemungkinan pembentukan RT.
Menurut Supratman, persoalan tersebut masih membutuhkan kepastian status hukum lahan. Jika nantinya ada kebijakan redistribusi tanah dari Pemerintah, hingga pembentukan RT dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang diterimanya akan dibawa dan diperjuangkan melalui pembahasan di rapat DPRD nanti serta disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas terkait.
Melalui Reses tersebut, Supratman berharap berbagai kebutuhan Masyarakat, khususnya infrastruktur, penataan kawasan Wisata, dan Pelayanan administrasi, dapat menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten, pungkasnya.
Penulis (Iyut.K)
