|SR|Pangandaran|
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PKB, Jalaludin, S.Pd., yang juga duduk di Komisi I, turut menghadiri acara kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Atip Latipulhayat, yang bertempat di aula Supan Sastrawijaya SMPN 1 Pangandaran, pada hari Sabtu (31/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Jalaludin menyoroti sejumlah persoalan penting terkait Dunia Pendidikan, khususnya mengenai status tenaga Pendidik PAUD non formal, penjaga Sekolah, serta keberadaan Sekolah Satu Atap (SATAP).
Menurutnya, hingga saat ini tenaga Pendidik di PAUD non formal masih menghadapi kendala dalam pengakuan statusnya. “Secara kelembagaan PAUD diakui, tetapi tenaga pengajarnya belum bisa masuk kategori honorer karena aturan dari Kemenpan. Mereka masih bertahan secara swadaya. Namun tadi disampaikan Wamen, revisi Undang-Undang Sisdiknas insyaallah bisa mengakomodasi,” ucap Jalaludin.
Ia pun menyinggung persoalan tenaga penjaga Sekolah yang selama ini masih bersifat swadaya. Bahkan, hingga 2021 lalu masih ada penjaga Sekolah yang berstatus honorer Daerah dengan upah minim sangat kecil.“Dulu penjaga Sekolah ada yang bisa diangkat jadi PNS. Terakhir sekitar 2021, masih ada Honda (Honor Daerah) dengan penghasilan Rp 300 ribu per bulan. Insya Allah Kami akan mendorong agar ada diskusi bersama Pemerintah Daerah terkait penganggaran, apalagi saat ini sedang pembahasan APBD 2025/2026. Meski status formal belum ada, penjaga Sekolah dan tenaga administrasi SD maupun SMP sangat vital dalam pelayanan Pendidikan,” tegasnya.
Selain itu, Jalaludin juga menyinggung soal kebijakan Sekolah Satu Atap (SATAP) yang diperuntukkan bagi Daerah pelosok. Menurutnya, konsep SATAP adalah bagian dari penyelamatan Pendidikan di wilayah terpencil dengan memanfaatkan fasilitas SD untuk mendirikan SMP Satu Atap.“Namun, ternyata SATAP ini ada bidang tersendiri di Kementerian. Status dan penomoran Sekolah Satu Atap perlu konsultasi lebih lanjut dengan Kementerian agar fasilitasnya lebih jelas dan terarah,” ungkap Jalaludin.
Jalaludin menambahkan, insya Allah DPRD Kabupaten Pangandaran siap mendorong lahirnya regulasi Daerah agar tenaga pendukung Pendidikan seperti penjaga Sekolah mendapat perhatian lebih, meski secara Nasional belum diakui sepenuhnya.“Ini bagian dari upaya Kita menjaga efisiensi sekaligus meningkatkan pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat,” tutupnya.
Penulis (Y2)
